BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menegaskan komitmennya menjaga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat meski dihadapkan pada tantangan keterbatasan fiskal. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak seluruh pemangku kepentingan sektor kesehatan memperkuat kolaborasi lintas institusi agar pelayanan kesehatan tetap optimal, merata, dan mudah diakses masyarakat.
Menurut Ipuk, keterbatasan kapasitas anggaran, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, tidak boleh menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Karena itu, seluruh sumber daya yang dimiliki harus diarahkan secara terintegrasi untuk menyelesaikan persoalan kesehatan yang paling mendesak di Banyuwangi.
BACA JUGA :
Pembinanaan Teritorial Satgas TMMD Dengan Masyarakat Melalui Komsos Dikemas Dengan "Ngopi Bareng"
"Saya sudah bertemu dengan stakeholder daerah. Saya minta untuk saling memperkuat konsolidasi dan kolaborasi, guna memastikan seluruh sumber daya yang ada benar-benar fokus pada persoalan kesehatan yang paling penting dan paling mendesak," ujar Ipuk, Kamis (2/7/2026).
Ipuk menegaskan, masyarakat saat ini menuntut pelayanan publik yang cepat, profesional, berkualitas, dan mudah dijangkau. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, perguruan tinggi, organisasi profesi, hingga BPJS menjadi kunci utama dalam membangun sistem kesehatan yang lebih kuat.
"Kita harus saling terhubung dan saling memperkuat, agar masyarakat semakin mudah memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas," tegasnya.
Komitmen tersebut disampaikan setelah Bupati Ipuk menggelar pertemuan bersama ratusan stakeholder kesehatan, mulai dari kepala puskesmas, direktur rumah sakit pemerintah maupun swasta, pimpinan klinik, rektor perguruan tinggi bidang kesehatan, organisasi profesi, hingga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam forum tersebut, Pemkab Banyuwangi menetapkan sejumlah program prioritas kesehatan daerah yang harus menjadi fokus bersama, meliputi:
▪︎ Peningkatan kesehatan ibu dan anak.
▪︎ Pengendalian penyakit tidak menular.
▪︎ Percepatan penanggulangan tuberkulosis (TB) dan HIV.
▪︎ Penguatan pelayanan kesehatan primer.
▪︎ Peningkatan kesehatan jiwa remaja.
▪︎ Perlindungan kelompok masyarakat rentan.
"Kami berharap seluruh stakeholder dapat menyelaraskan program dan kegiatan masing-masing untuk mendukung prioritas kesehatan daerah tersebut," kata Ipuk.
Khusus kepada seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, Ipuk kembali menegaskan pentingnya menjalankan komitmen Zero Penolakan Pasien Gawat Darurat.
Selain itu, ia meminta sistem rujukan antara rumah sakit dan puskesmas diperkuat agar proses penanganan pasien berlangsung lebih cepat, efektif, dan efisien.
"Hampir seluruh rumah sakit dan klinik di Banyuwangi telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Karena itu, integrasi sistem rujukan harus terus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik," ujarnya.
Bupati Ipuk juga mengajak perguruan tinggi kesehatan serta organisasi profesi untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah melalui riset, inovasi, pengabdian kepada masyarakat, hingga pendampingan program kesehatan.
Selain menjaga kompetensi tenaga kesehatan, organisasi profesi diharapkan terus memperkuat etika profesi, meningkatkan mutu pelayanan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan.
"Kami berharap kampus dapat memperkuat kolaborasi melalui riset, inovasi, pengabdian masyarakat, dan pendampingan berbagai program kesehatan," jelasnya.
Kepada seluruh kepala puskesmas, Ipuk meminta agar pelayanan promotif dan preventif semakin dioptimalkan. Salah satunya dengan memperkuat fungsi Posyandu sebagai pusat deteksi dini berbagai persoalan kesehatan masyarakat.
Saat ini Banyuwangi memiliki lebih dari 2.300 Posyandu yang didukung sekitar 13.000 kader kesehatan, sehingga dinilai menjadi kekuatan besar dalam memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hingga tingkat desa.
Ipuk juga menekankan pentingnya kunjungan rumah bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil berisiko tinggi, bayi, balita, lansia, penyandang tuberkulosis, HIV, hipertensi, maupun diabetes agar kondisi kesehatannya dapat dipantau secara aktif.
"Saya juga meminta para camat ikut menggerakkan desa, kelurahan, Posyandu, PKK, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mendukung agenda pembangunan kesehatan di Banyuwangi," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Banyuwangi Dr. Suyanto Waspotondo Tondo menegaskan keberhasilan program prioritas kesehatan daerah tidak dapat dicapai tanpa dukungan seluruh stakeholder.
Ia menyampaikan apresiasi atas kontribusi berbagai pihak yang selama ini telah berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Banyuwangi.
"Pemkab Banyuwangi mengucapkan terima kasih atas seluruh kontribusi yang telah diberikan oleh para pemangku kepentingan di bidang kesehatan," ujar Suyanto.
Menurutnya, tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi pelayanan kesehatan agar lebih fokus, efisien, terintegrasi, dan kolaboratif.
"Kami berharap tahun 2026 menjadi tahun konsolidasi pelayanan kesehatan Banyuwangi, ketika seluruh elemen bekerja lebih fokus, lebih efisien, dan semakin kolaboratif demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," pungkasnya. (rag/bp-bwi)
