Di Tengah Efisiensi Anggaran, Banyuwangi Pertahankan Opini WTP ke-14 dari BPK

BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian ini menegaskan konsistensi Banyuwangi dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan publik sejak tahun 2012.

BACA JUGA : Eks Wartawan Asal Madiun, Nanik S. Deyang Kini Pimpin Badan Gizi Nasional

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Kantor BPK Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026). Penyerahan tersebut turut disaksikan Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni'mah.

Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah. Penilaian tersebut didasarkan pada sejumlah indikator penting, mulai dari kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hingga efektivitas sistem pengendalian internal.

Dalam kesempatan itu, Yuan Candra Djaisin, menyampaikan apresiasi kepada Banyuwangi dan sejumlah daerah lain yang mampu mempertahankan opini WTP.

"Di dalamnya sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi dan juga action plan. Kami harap bisa segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Bupati Ipuk Fiestiandani menegaskan, bahwa mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut bukanlah pekerjaan mudah. Menurutnya, capaian tersebut lahir dari komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.

"Kami terus berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik, agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," kata Ipuk.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI, DPRD Banyuwangi, serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini menjaga sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Terima kasih kepada BPK yang terus memberikan arahan dan evaluasi dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada DPRD dan seluruh perangkat daerah yang telah bekerja sama, sehingga Banyuwangi mampu mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut sejak 2012," ungkapnya.

Menurut Ipuk, raihan WTP ke-14 menjadi bukti bahwa kualitas pelayanan publik dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel, bahkan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah.

Ia mengakui, bahwa keterbatasan fiskal menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menjaga keberlanjutan program pembangunan. Karena itu, Pemkab Banyuwangi memilih fokus pada program-program prioritas yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.

"Tidak semua program kami jalankan secara bersamaan. Kami memilih skala prioritas, agar anggaran yang terbatas tetap mampu menghasilkan manfaat yang maksimal sesuai tujuan pembangunan yang telah dirancang," jelasnya.

Ipuk menambahkan, seluruh transaksi dan penggunaan anggaran daerah terus diawasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai ketentuan.

Selain menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, Pemkab Banyuwangi juga akan memperkuat konsolidasi antar OPD dan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah di masa mendatang.

Capaian opini WTP ke-14 berturut-turut ini, semakin memperkuat posisi Banyuwangi sebagai salah satu daerah dengan komitmen tinggi terhadap prinsip good governance. Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik, prestasi tersebut menjadi indikator bahwa tata kelola keuangan yang sehat dapat berjalan seiring dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (rag/bp-bwi)