Jadi Best Practice Daerah Inklusif, Banyuwangi Dipilih Perkins International sebagai Tuan Rumah Lokakarya Nasional

BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan pendidikan dan layanan publik yang inklusif kembali mendapat pengakuan internasional. Lembaga pendidikan global Perkins International yang berbasis di Boston, Amerika Serikat, memilih Banyuwangi sebagai lokasi penyelenggaraan lokakarya nasional bertajuk “Perencanaan Strategis Pengembangan Anak Usia Dini yang Inklusif” sekaligus menjadikannya sebagai studi kasus praktik terbaik (best practice) daerah inklusif.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Café & Resto Bale Saji, Kecamatan Kabat, pada 3–4 Juni 2026 tersebut diikuti puluhan peserta lintas sektor dari tingkat pusat, provinsi, hingga daerah. Hadir perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Komisi Nasional Disabilitas, serta jajaran Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan tenaga kesehatan puskesmas di Banyuwangi.

BACA JUGA : Hadapi Era Aging Population, Banyuwangi Perkuat Kebijakan Ramah Lansia Melalui Rembug Lansia 2026

Direktur Program Perkins International Wilayah Asia Pasifik, Ami Tango Limketkai, menilai Banyuwangi memiliki komitmen kuat dalam menghadirkan layanan yang ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari kolaborasi erat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai komunitas.

“Banyuwangi sangat istimewa. Daerah ini memiliki kepemimpinan yang benar-benar berpikiran inklusif dan terbuka terhadap perubahan yang berdampak nyata bagi kehidupan keluarga dan anak-anak, khususnya penyandang disabilitas. Melalui kegiatan ini, kami berharap Banyuwangi dapat menjadi kabupaten percontohan di masa depan,” ujar Ami saat pembukaan lokakarya yang turut dihadiri Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Selasa (2/6/2026).

Kerja sama antara Perkins International dan Pemkab Banyuwangi sendiri telah terjalin cukup lama, terutama dalam penguatan sektor pendidikan inklusif. Selama ini, Perkins aktif memberikan pelatihan bagi guru Sekolah Luar Biasa (SLB) serta pendampingan kepada orang tua anak penyandang disabilitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang lebih ramah dan setara.

Kolaborasi tersebut juga melahirkan program Sekolah Model, yang telah memberikan pelatihan kepada sedikitnya 170 guru SLB. Materi yang diberikan mencakup strategi pembelajaran, manajemen kelas, penanganan anak autis, bahasa isyarat, hingga pelatihan dasar fisioterapi.

Dalam lokakarya kali ini, Perkins International mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun strategi bersama dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan pengembangan anak usia dini yang inklusif. Kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan prioritas pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus merumuskan langkah konkret yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

“Kami menghadirkan berbagai sektor untuk bekerja sama dengan fokus pada pendidikan anak usia dini yang inklusif, intervensi kesehatan anak usia dini, serta dukungan bagi anak-anak dan keluarga mereka. Dalam proses ini, Banyuwangi kami jadikan sebagai studi kasus praktik baik yang dapat menjadi referensi bagi daerah lain,” kata Ami.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta mengikuti serangkaian diskusi strategis serta melakukan observasi lapangan ke sejumlah sekolah model dan fasilitas kesehatan untuk melihat secara langsung implementasi layanan inklusif di Banyuwangi.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik kepercayaan yang diberikan Perkins International. Menurutnya, menjadi tuan rumah sekaligus objek studi kasus dalam forum berskala nasional dan internasional merupakan sebuah kehormatan sekaligus motivasi bagi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas layanan inklusif.

“Kami sangat mengapresiasi Perkins yang memilih Banyuwangi sebagai lokasi kegiatan ini. Kami siap menjadi living lab untuk pengembangan kebijakan dan praktik baik pendidikan inklusif. Semoga lokakarya ini menghasilkan rencana aksi yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan pengembangan anak usia dini, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujar Ipuk.

Ipuk menegaskan, Banyuwangi terus berupaya menciptakan lingkungan yang ramah dan nyaman bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Salah satu langkah yang telah diterapkan adalah program sekolah inklusi yang mewajibkan seluruh sekolah menerima peserta didik berkebutuhan khusus.

Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga secara rutin menggelar berbagai kegiatan yang menjadi ruang berekspresi bagi anak-anak penyandang disabilitas, salah satunya melalui Festival Kita Bisa. Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus memperkuat peran Unit Layanan Disabilitas (ULD) sebagai pusat layanan identifikasi dini, pemeriksaan, pendampingan, hingga sistem rujukan bagi penyandang disabilitas.

“Kami ingin memastikan seluruh warga mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Karena itu, penguatan layanan inklusif akan terus menjadi bagian penting dari pembangunan Banyuwangi,” pungkas Ipuk. (rag/bp-bwi)