Pemuda Lira Buru Menduga Pemegang IPR Tambang Emas GB Kerja Tanpa Ada RKAB

Kab. Buru | bratapoa.com - Pemuda Lira Kabupaten Buru,Maluku, menyoroti mekanisme sistem kerja Koperasi pemegang Ijin pertambangan rakyat (IPR) pada lokasi Gunung Botak,Kecamatan Teluk Kaiely yang di duga asal asalan dan keluar dari mekanisme UU Minerba.

BACA JUGA : Dispendik Gresik Luruskan Beredarnya Video Siswa Tak Lolos SPMB Jalur Prestasi Non Akademik

Anggota Pemuda Lira Buru Ikbal Koroy menyangkan tindakan koperasi yang di bawa naungan PT Maluku Mitra Makmur 3m,saat ini suda lakukan penjualan ED-Card kepada penambang dan diduga suda ada pembagian hasil dari beberapa pemilik dompeng.

Padahal sejau ini dari 10 koperasi belum ada RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya): Dokumen penting yang wajib diajukan setiap tahun oleh pemilik izin usaha pertambangan (seperti IPR, IUP, atau IUPK) kepada pemerintah (Menteri atau Gubernur) untuk mendapatkan persetujuan operasional.

Namun koperasi kubuh 3M suda melakukan penyorobotan aturan IPR,lemahnya fungsi pengawasan dari dinas ESDM Provinsi membuat bebarapa koperasi nekat tabrak aturan tanpa menunggu regulasi yang ada.

Kami berharap, ada perhatian serius dari kementrian ESDM dan Pemprov Maluku untuk memeriksa koperasi koperasi yang telah melanggar aturan dengan menerima uang dari penambang dengan cara penjualan ED-Card dan pembagaian hasil lainya.

Banyak admidrasi yang belum lengkap namun suda ada penjualan ED-Card harusnya koperasi ini di evaluasi atau bila perlu cabut ijinnya.

Apbila terjadi penertiban atau penyisiran di tnggal (28/4/2026), siapa yang akan bertangung jawab, terhdap masyarakat yang suda membeli ED-Card sebagai anggota pekerja Tambang gunung botak,karena ada beberapa koperasi yang suda menjual kartu ed-card.

Jangan peras masyarakat dengan persyaratan koperasi yang belum lengkap,kasian masyarakat hanya menjadi korban pemilik koperasi,"Tegas Ikbal.