Dari Banyuwangi untuk Indonesia, Luhut Minta Bupati Ipuk Bagikan Pengalaman Digitalisasi ke Berbagai Daerah

BANYUWANGI || Bratapos.com – Kabupaten Banyuwangi kembali menjadi sorotan nasional setelah ditetapkan sebagai pilot project program penyempurnaan digitalisasi bantuan sosial (Bansos). Penetapan ini dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama 20 kementerian dan lembaga di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Rakor dipimpin langsung Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dan dihadiri empat menteri, empat wakil menteri, serta sejumlah pimpinan lembaga negara. Kehadiran Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjadi perhatian, karena Banyuwangi dianggap berhasil melaksanakan transformasi digitalisasi layanan publik sejak lebih dari satu dekade lalu.

BACA JUGA : DPRD Buru Paripurna KUA PPAS Tahun 2027 Bersama Pemda

Dalam paparannya, Ipuk menjelaskan bahwa digitalisasi Banyuwangi bukanlah hal instan, melainkan hasil proses panjang sejak tahun 2013. Saat ini, Banyuwangi telah mengembangkan B-One ID (Banyuwangi Satu Identitas), yaitu sebuah sistem terintegrasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Dengan B-One ID, seluruh layanan pemerintah bisa diakses menggunakan NIK. Mulai dari layanan kesehatan, perizinan, hingga layanan kemiskinan. Jadi masyarakat hanya perlu satu identitas digital untuk semua kebutuhan,” jelas Ipuk.

Menurut Ipuk, integrasi digital tersebut akan semakin kuat dengan hadirnya program digitalisasi bansos yang digagas pemerintah pusat. “Digitalisasi bansos ini bukan hanya soal bantuan sosial, tapi akan memperkuat transformasi layanan publik secara menyeluruh,” ujarnya.

Usai mendengar paparan Bupati Ipuk, Luhut secara khusus memberikan apresiasi atas konsistensi Banyuwangi membangun ekosistem digital. Ia menilai keberhasilan Banyuwangi harus ditularkan ke daerah lain.

“Itu keren. Saya akan minta Mendagri untuk bikin forum zoom meeting atau rapat umum, agar Ibu Bupati bisa berbagi pengalaman ke kepala daerah lain. Model Banyuwangi ini harus jadi contoh,” tegas Luhut.

Luhut juga menekankan, agar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menyiapkan daerah lain untuk mengikuti langkah Banyuwangi. “Ketika Banyuwangi sudah mulai menerapkan digitalisasi bansos, daerah lain jangan menunggu. Mereka harus sudah siap, dengan menjadikan Banyuwangi sebagai role model,” imbuhnya.

Lebih jauh, Luhut menjelaskan bahwa digitalisasi bansos akan memberikan dampak signifikan pada efektivitas dan akurasi penyaluran bantuan. Dengan sistem digital terintegrasi, bansos tunai, subsidi, hingga stimulus bisa lebih tepat sasaran sekaligus menekan kebocoran dan pemborosan anggaran.

Tak hanya aspek efisiensi, menurut Luhut, distribusi bansos yang tepat sasaran juga akan memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Jika bansos tersalurkan dengan baik, kita bisa mendapat tambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 sampai 0,4 persen,” jelasnya.

Program digitalisasi bansos, rencananya akan diluncurkan perdana oleh Presiden Prabowo Subianto pada September 2025. Banyuwangi akan menjadi daerah pertama yang menerapkannya sebelum diperluas ke seluruh Indonesia.

Bupati Ipuk menegaskan, bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap program ini akan semakin memperkuat upaya Banyuwangi dalam memberikan layanan publik yang cepat, transparan, dan inklusif.

“Kami berterima kasih karena Banyuwangi dipercaya menjadi percontohan. Ini bukan hanya pengakuan, tapi juga amanah bagi kami untuk terus menjaga konsistensi digitalisasi layanan,” pungkas Ipuk. (rag/bp-bwi)