Menpan RB: Implementasi Reformasi Birokrasi di Lapas Banyuwangi Terus Ditingkatkan

Banyuwangi||Bratapos.com – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi, Agus Wahono melakukan pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, pada Minggu (7/7/2024).

Agus Wahono yang didampingi beberapa pejabat struktural menggelar pertemuan dengan Menpan RB di Pendopo Sabha Swagata Blambangan.

BACA JUGA : Ramai Kewalahan Diserbu Pembeli, Muncul Ide Investasi Akhirnya Macet, Selebgram Cantik Nangis

Pada pertemuan yang berlangsung santai tersebut, Menpan RB mengingatkan dan berharap agar Lapas Banyuwangi terus mengimplementasikan reformasi birokrasi untuk memberikan kemudahan layanan yang semakin berdampak kepada masyarakat.

Menurutnya, dengan diraihnya predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Lapas Banyuwangi pada tahun 2023 lalu, diharapkan menjadi pelecut semangat untuk terus berbenah dan melakukan evaluasi dalam menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dan cepat.

“Diraihnya predikat WBK harus dimaknai untuk semakin meningkatkan semangat perubahan dan mengimplementasikan reformasi birokrasi berdampak,” ujar Menpan RB, Abdullah Azwar Anas.

Untuk itu, Anas juga mengingatkan agar proses bisnis di Lapas Banyuwangi disederhanakan serta mengoptimalkan digitalisasi melalui pemanfaatan perkembangan teknologi informasi.

“Digitalisasi yang dimaksud adalah yang semakin memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan, serta menjadi bagian dari pemangkasan proses bisnis,” pesannya.

Sementara Kalapas Banyuwangi, Agus Wahono mengatakan, bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi untuk menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, nyaman dan cepat kepada masyarakat.

“Kami terus menghimpun informasi sebagai bahan evaluasi untuk terus berbenah dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkap Agus Wahono, Kalapas Banyuwangi.

Agus juga berharap dukungan dan bimbingan dari Kemenpan RB selaku penggerak reformasi, agar pembangunan reformasi birokrasi di Lapas Banyuwangi dapat tercapai sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden.

“Selain bimbingan dari internal Kementerian Hukum dan HAM, kami juga membutuhkan dukungan Kemenpan RB agar lebih optimal,” pungkasnya. Ruslan