Search

Saved articles

You have not yet added any article to your bookmarks!

Browse articles

Kebijakan Privasi

Kami menggunakan cookies untuk memastikan Anda mendapatkan pengalaman terbaik di situs kami. Dengan melanjutkan menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan cookies kami. Baca, Privacy Policy, and Terms of Service.

Polresta Banyuwangi Tertibkan Tambang Pasir Songgon, Dugaan Pelanggaran Izin Diselidiki.!!

BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Aktivitas pertambangan pasir yang diduga bermasalah dalam aspek perizinan di wilayah perbatasan Desa Songgon dan Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi, akhirnya ditertibkan jajaran Satreskrim Polresta Banyuwangi, Rabu (18/11/2026).

Dalam operasi tersebut, sejumlah orang yang terlibat langsung dalam aktivitas pertambangan diamankan petugas. Mereka terdiri dari operator alat berat, checker, hingga sopir dump truk yang kedapatan melakukan pemuatan pasir dari lokasi tambang yang diduga masuk kategori Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

BACA JUGA : Polres Lumajang Amankan Dua Tersangka Pengedar Sabu dan Ganja

Penertiban dipimpin langsung Kepala Unit Tindak Pidana Khusus (Kanit Pidsus) Satreskrim Polresta Banyuwangi, Iptu Samsul. Berdasarkan pantauan di lapangan, petugas berpakaian preman mendatangi lokasi dan mengamankan sejumlah orang yang tengah menjalankan aktivitas pertambangan.

Selanjutnya, mereka dibawa ke Markas Komando (Mako) Polresta Banyuwangi untuk menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian belum memberikan penjelasan resmi mengenai hasil penertiban maupun status hukum orang-orang yang diamankan.

"Maaf, kami belum bisa memberikan keterangan karena masih dalam tahap penyelidikan," ujar Iptu Samsul.

Di balik penertiban tersebut, persoalan legalitas pertambangan menjadi perhatian serius. Pasalnya, pengelola tambang bernama Yudi sebelumnya mengklaim telah memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap Eksplorasi di lokasi tersebut.

Akan tetapi, berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas yang berlangsung diduga telah mengarah pada kegiatan Operasi Produksi. Indikasinya terlihat dari penggunaan alat berat untuk menggali material pasir, proses pemuatan ke dalam dump truck, hingga pengangkutan material dari lokasi pertambangan.

Jika benar kegiatan tersebut telah memasuki tahap produksi, sementara pengelola hanya mengantongi izin tahap Eksplorasi, maka legalitas operasional tambang tersebut patut dipertanyakan dan perlu diuji secara hukum.

Sebab, IUP tahap Eksplorasi tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada pemegang izin untuk melakukan penambangan dan penjualan material secara komersial. Kegiatan Operasi Produksi mensyaratkan pemenuhan ketentuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 160 UU Minerba Berpotensi Menjadi Instrumen Penegakan Hukum

Persoalan tersebut juga perlu dicermati melalui ketentuan Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana terhadap pemegang IUP atau IUPK tahap Eksplorasi yang melakukan kegiatan Operasi Produksi tanpa memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

Namun, penerapan pasal tersebut harus didasarkan pada hasil penyelidikan, pemeriksaan dokumen perizinan, serta pembuktian unsur-unsur tindak pidana oleh aparat penegak hukum.

Lahan Sawah Produktif dan Dokumen Lingkungan Ikut Menjadi Sorotan

Tidak hanya menyangkut legalitas pertambangan, aktivitas penggalian pasir tersebut juga memunculkan persoalan terkait pemanfaatan ruang dan perlindungan lahan pertanian.

Pasalnya, kegiatan pertambangan itu terpantau berlangsung di atas lahan yang disebut sebagai sawah produktif. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertambangan harus memperhatikan kesesuaian tata ruang, status perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), serta ketentuan perizinan dan persetujuan lingkungan.

Aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya berhenti pada pemeriksaan para pekerja di lapangan. Penelusuran juga perlu diarahkan kepada pengelola atau pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan, termasuk asal-usul material, dokumen perizinan, legalitas penggunaan lahan, serta pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.

Penertiban ini menjadi momentum penting bagi Polresta Banyuwangi untuk mengungkap secara terang, apakah kegiatan pertambangan pasir di wilayah Songgon tersebut telah berjalan sesuai ketentuan atau justru terdapat dugaan penyalahgunaan izin.

Publik kini menunggu langkah tegas dan transparan aparat penegak hukum. Jangan sampai persoalan pertambangan hanya berhenti pada pengamanan pekerja, sementara persoalan utama mengenai legalitas operasional dan pihak yang bertanggung jawab tidak terungkap. (rag/bp-bwi)

Amir Nisi Amir Nisi Amir Nisi
Prev Article
Tak Ada Kepastian Pengembalian Uang Rp220 Juta, Suparno Adukan Kades ke Polisi
Next Article
DPRD Buru Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027

Related to this topic:

Be the first to write a comment.