Kemacetan Ketapang Ancam Konektivitas Jawa-Bali, Bupati Ipuk Ajukan Langkah Strategis ke Menhub

BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Kemacetan yang kerap terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang, khususnya saat musim libur panjang atau peak season, kini menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kondisi tersebut dinilai tidak hanya mengganggu mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menghambat distribusi logistik nasional.

Merespons persoalan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani secara resmi mengajukan dukungan penanganan kepada Kementerian Perhubungan, dengan membawa sejumlah usulan strategis yang dinilai mampu menjadi solusi jangka pendek maupun jangka panjang.

BACA JUGA : Audiensi dengan BNNK Banyuwangi, PW-FRN Tegaskan Komitmen Perangi Narkoba

“Kami telah berkirim surat kepada Menteri Perhubungan, untuk meminta dukungan penanganan kemacetan menuju Pelabuhan Ketapang. Persoalan ini membutuhkan intervensi pemerintah pusat karena dampaknya sangat luas,” ujar Ipuk, Kamis (25/6/2026).

Menurut Ipuk, lintasan Ketapang–Gilimanuk merupakan salah satu simpul transportasi terpenting di Indonesia. Jalur penyeberangan ini menjadi penghubung utama antara Pulau Jawa, Bali, hingga kawasan Nusa Tenggara, sehingga kelancaran arus kendaraan dan penumpang menjadi kebutuhan strategis nasional.

“Pelabuhan Ketapang bukan sekadar pelabuhan regional, tetapi gerbang konektivitas nasional yang menopang mobilitas masyarakat serta rantai pasok logistik antarpulau,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Banyuwangi mengusulkan pelebaran sejumlah ruas jalan nasional yang selama ini menjadi titik kemacetan utama menuju pelabuhan. Ruas yang diusulkan meliputi jalur Ketapang–Jembatan Sungai Selogiri, Watudodol–Jembatan Grand Watudodol, serta koridor jalan nasional di sepanjang Kecamatan Wongsorejo.

Pelebaran jalan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas lalu lintas dan mengurangi antrean kendaraan, terutama kendaraan angkutan barang dan logistik yang mendominasi arus menuju pelabuhan.

Selain infrastruktur jalan, Ipuk juga mendorong penambahan armada kapal penyeberangan dengan kapasitas minimal 3.000 Gross Tonnage (GT). Penambahan kapal dinilai penting, untuk meningkatkan daya angkut kendaraan dan penumpang pada lintasan Ketapang-Gilimanuk yang selama ini kerap mengalami kepadatan ekstrem saat volume penyeberangan melonjak.

Tak hanya itu, Pemkab Banyuwangi turut mengusulkan pembangunan dan rehabilitasi dermaga movable bridge (MB) agar mampu melayani kendaraan berat hingga kapasitas 50 ton. Modernisasi dermaga ini diyakini akan mempercepat proses bongkar muat kendaraan, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan.

Usulan strategis lainnya adalah pembangunan jembatan akses dari Pelabuhan LCT Ketapang menuju kawasan pelabuhan di Kelurahan Bulusan. Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi jalur alternatif distribusi kendaraan, sehingga dapat mengurangi penumpukan pada akses utama pelabuhan.

Di sisi lain, Ipuk juga menekankan pentingnya percepatan proyek Jalan Tol Probowangi Tahap II, khususnya ruas Besuki–Banyuwangi. Proyek jalan tol tersebut dinilai krusial untuk membuka konektivitas baru menuju Ketapang, sekaligus mengurangi beban lalu lintas pada jalan nasional eksisting.

“Percepatan pembangunan tol menuju Banyuwangi akan memberi dampak besar terhadap kelancaran arus kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang, sekaligus memperkuat konektivitas kawasan timur Pulau Jawa,” jelas Ipuk.

Pemkab Banyuwangi berharap seluruh usulan tersebut dapat masuk dalam prioritas pembangunan nasional, mengingat urgensinya terhadap stabilitas transportasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan.

“Kami berharap program-program ini menjadi prioritas pemerintah pusat, karena menyangkut kelancaran konektivitas nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” pungkas Ipuk.

Dengan meningkatnya volume kendaraan dari tahun ke tahun, pembenahan menyeluruh terhadap akses dan kapasitas Pelabuhan Ketapang dinilai tak lagi bisa ditunda. Tanpa langkah strategis yang terintegrasi, kemacetan musiman berpotensi berkembang menjadi persoalan kronis yang mengganggu konektivitas antar pulau. (rag/bp-bwi)