BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 resmi dimulai. Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi ekonomi rumah tangga, pelaku usaha, hingga sektor produktif masyarakat. Di Banyuwangi, pelaksanaan sensus tersebut turut menyasar rumah Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang menjalani pendataan langsung oleh petugas BPS, Rabu (24/6/2026).
Pendataan berlangsung di kediaman Bupati Ipuk di Jalan Tunggul Ametung, Banyuwangi. Proses sensus tersebut juga didampingi langsung oleh Kepala BPS Banyuwangi, Abdus Salam.
BACA JUGA :
LPH LPPOM Samarinda Ajak Generasi Muda Ikuti Kompetisi Nasional Halal Championship 2026
Usai mengikuti pendataan, Ipuk menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen strategis bagi pemerintah untuk memperoleh potret nyata kondisi ekonomi masyarakat secara akurat dan komprehensif.
“Alhamdulillah, hari ini kami sudah disensus oleh BPS. Petugas menanyakan berbagai data terkait kondisi ekonomi rumah tangga. Ini menjadi bagian penting untuk memotret kondisi riil masyarakat,” ujar Ipuk.
Menurut Ipuk, data hasil sensus nantinya akan menjadi landasan penting dalam memetakan struktur ekonomi Banyuwangi, termasuk sektor-sektor usaha yang tumbuh, sektor yang melemah, hingga kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi kebijakan.
Ia menilai, data yang valid akan membantu pemerintah dalam merancang program pembangunan ekonomi yang lebih terukur dan tepat sasaran.
“Data yang diperoleh akan mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata. Dari sana, pemerintah bisa menentukan langkah intervensi program untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” tegasnya.
Bupati Ipuk juga mengimbau seluruh masyarakat Banyuwangi, agar tidak ragu menerima petugas sensus dan memberikan jawaban secara jujur serta terbuka. Menurutnya, kualitas kebijakan publik sangat bergantung pada akurasi data yang dihimpun di lapangan.
“Data yang akurat bukan hanya membantu pemerintah membaca kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi dasar pengambilan kebijakan agar roda ekonomi daerah terus bergerak dan berkembang,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menargetkan seluruh rumah tangga di Kabupaten Banyuwangi. Untuk mendukung pendataan masif tersebut, BPS menerjunkan 1.953 petugas sensus.
Pendataan telah dimulai sejak 17 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Abdus Salam menekankan, bahwa sensus ini memiliki peran vital dalam menyediakan basis data ekonomi yang nantinya digunakan pemerintah daerah maupun pusat dalam menyusun kebijakan pembangunan.
“Sensus ini akan memotret kondisi ekonomi warga Banyuwangi secara menyeluruh. Hasilnya akan menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Abdus Salam.
Ia mencontohkan, sejumlah program nasional seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) lahir dari hasil analisis sensus ekonomi sebelumnya yang menunjukkan dominasi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional.
Lebih lanjut, Abdus Salam memastikan bahwa data yang dihimpun dalam sensus sepenuhnya bersifat rahasia dan tidak memiliki kaitan dengan perpajakan.
“Tidak perlu khawatir. Data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan tidak berhubungan dengan pajak. Kami berharap, masyarakat menerima petugas dengan baik dan menjawab pertanyaan secara benar,” pungkasnya.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan basis data yang kuat sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. (rag/bp-bwi)
Prev Article
LPH LPPOM Samarinda Ajak Generasi Muda Ikuti Kompetisi Nasional Halal Championship 2026
