RAPBD 2027 Dikritisi Fraksi DPRD Kota Madiun, PAD Turun hingga Belanja Modal Dipangkas

Kota Madiun || Bratapos.com – Sejumlah fraksi DPRD Kota Madiun memberikan catatan kritis terhadap Rancangan APBD (RAPBD) 2027. Sorotan meliputi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketergantungan transfer pusat, penyusutan belanja modal, hingga keberpihakan anggaran terhadap masyarakat.

BACA JUGA : BAZNAS Lombok Barat Ukir Prestasi Nasional, Raih ATM Award 2026 dari ADINKES

Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono mengatakan, pandangan umum fraksi akan ditindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi dan organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja.

"Hasil RDP akan menjadi bahan pembahasan di tingkat badan anggaran (Banggar) dan tim anggaran eksekutif sekaligus finalisasi," jelasnya usai rapat paripurna, Selasa (3/11/2026).

Istono menegaskan, pembahasan RAPBD 2027 ditargetkan rampung pertengahan November, sebelum batas akhir penetapan anggaran.

"Pertengahan November pembahasan RAPBD 2027 sudah selesai. Jadi tidak ada keterlambatan," tegasnya.

Dalam pandangan umum, Fraksi Gerindra-NasDem menyoroti selisih asumsi transfer yang berpotensi menimbulkan kekurangan anggaran Rp1,007 miliar.

Fraksi PKB meminta penguatan keberpihakan anggaran kepada masyarakat, optimalisasi PAD, serta efisiensi belanja operasional agar pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas.

Fraksi PSI mencermati penurunan PAD sebesar Rp13,61 miliar atau 4,38 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026. PSI juga mempertanyakan strategi menghadapi potensi pemotongan transfer pusat yang masih mendominasi struktur pendapatan daerah sebesar 68,06 persen.

Fraksi Demokrat menyoroti ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan tingginya belanja pegawai. Pemkot diminta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, mulai perdagangan, jasa, pariwisata hingga UMKM untuk meningkatkan PAD.

Sementara Fraksi PDIP mempertanyakan penurunan belanja operasi 6,84 persen dan belanja modal 35,25 persen. Penurunan anggaran infrastruktur, khususnya gedung, bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, dinilai perlu disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan.

Fraksi Perindo menyoroti penurunan belanja bantuan sosial sebesar 19,37 persen. Pemkot diminta memastikan penyesuaian anggaran tidak mengurangi perlindungan kelompok rentan. Fraksi ini juga mendorong penguatan pelatihan kerja, UMKM, serta penataan lapak kuliner Jalan Bogowonto yang berdampak pada ekonomi masyarakat.

Adapun Fraksi PKS menekankan penguatan kemandirian fiskal, optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat kecil dan UMKM, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.

John mz