Sejumlah OPD Sidoarjo Di Laporkan LSM WAR Ke Polda Jawa Timur

Surabaya | bratapos.com - Sejumlah aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat Wadah Aspirasi Rakyat (LSM WAR) resmi melaporkan dugaan adanya celah penyimpangan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sidoarjo ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur, Rabu (27/08/2025).

Dalam laporan tersebut, para aktivis LSM WAR datang dengan membawa sejumlah dokumen serta bukti pendukung yang mereka klaim sebagai hasil penelusuran mendalam di lapangan. Meski tidak menyebutkan secara terbuka OPD mana saja yang di maksud, mereka menegaskan bahwa dugaan ini berkaitan erat dengan penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah.

BACA JUGA : Pengadaan Empat Paket Pekerjaan Konstruksi di Kecamatan Porong Dilakukan Satu Pintu

“Kami menemukan adanya dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran di beberapa OPD Kabupaten Sidoarjo. Semua hasil pemantauan itu sudah kami rangkum dalam laporan resmi berikut dokumen yang relevan. Kami menilai hal ini penting segera di tindaklanjuti agar tidak semakin menimbulkan kerugian negara,” ujar Zaenal Abidin salah satu perwakilan LSM WAR usai menyerahkan laporan.

Menurutnya, temuan tersebut tidak datang secara tiba - tiba, melainkan hasil dari pemantauan panjang yang di lakukan oleh tim LSM WAR di sejumlah program dan kegiatan OPD. Dari hasil pengamatan itulah, mereka menemukan indikasi adanya kejanggalan serius, imbuhnya.

“Selama ini kami memantau pelaksanaan program di lapangan. Ada hal - hal yang menurut kami janggal, misalnya terkait transparansi pelaporan maupun kualitas hasil pekerjaan. Ketika perencanaan, realisasi, dan laporan keuangan tidak berjalan selaras, di situlah kami melihat adanya celah penyimpangan. Itu yang kami dorong untuk di usut lebih jauh,” imbuhnya.

Pihak LSM WAR menambahkan, meski enggan membeberkan secara rinci instansi yang mereka maksud, namun laporan yang masuk ke Polda Jatim sudah di sertai data dan bukti awal yang cukup untuk di tindaklanjuti.

“Biarlah aparat penegak hukum yang mendalami dan membongkar semua ini. Kami sudah menyerahkan bukti yang kami miliki, termasuk dokumen serta temuan di lapangan. Prinsipnya, kami ingin mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Lebih jauh, LSM WAR tersebut berharap agar laporan ini tidak berhenti hanya sebagai formalitas di meja penyidik. Mereka mendesak Polda Jatim benar - benar menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut hingga tuntas.

“Kami percaya bahwa penegak hukum punya integritas untuk menyelidiki laporan ini secara objektif. Jangan sampai ada kesan laporan masyarakat di abaikan. Karena kalau di biarkan, yang rugi tetap masyarakat dan negara. Kami ingin birokrasi di sidoarjo berjalan sehat tanpa praktik - praktik yang merugikan,” pungkasnya... (c@n)