Bupati Ipuk Bersama 4 Menteri Finalisasi Digitalisasi Bansos, Banyuwangi Jadi Uji Coba Perdana

JAKARTA || Bratapos.com – Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai pilot project nasional dalam program penyempurnaan digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos). Untuk memfinalisasi program tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani diundang menghadiri rapat koordinasi bersama 20 kementerian dan lembaga di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Rakor dipimpin Ketua DEN sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan. Hadir pula empat menteri, yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menpan RB Rini Widyantini, Menkomdigi Meutya Hafid, dan Menteri Bappenas Rachmat Pambudy. 

BACA JUGA : DPRD Buru Paripurna KUA PPAS Tahun 2027 Bersama Pemda

Selain itu, tampak sejumlah pejabat lain seperti Wamensesneg Juri Ardiantoro, Wamendagri Bima Arya, Wamen BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Wamen Hukum Edward Omar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan lembaga terkait.

Program digitalisasi bansos ini dijadwalkan mulai berjalan pada September 2025, dengan Banyuwangi sebagai daerah percontohan.

“Nanti bulan September minggu ketiga, kami sudah mulai pilot project di Banyuwangi. Rencananya Presiden Prabowo Subianto akan hadir langsung,” ujar Luhut.

Ia menegaskan, sistem digital ini dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran bansos, menekan tingkat inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi, serta memberi akses bagi masyarakat untuk melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri.

Proses verifikasi data nantinya berjalan otomatis melalui integrasi lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.

Menurut Luhut, penerapan sistem digital tersebut berpotensi menghemat anggaran hingga lebih dari Rp500 triliun karena penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran. 

“Bansos bahkan bisa memberikan dampak 0,3 hingga 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tuturnya.

Luhut menyebut, penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain setelah uji coba di Banyuwangi. 

“Kalau Banyuwangi berhasil pada periode Oktober–Desember, maka pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan program ini secara nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Ipuk menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat menjadikan Banyuwangi sebagai pilot project. Ia menegaskan Banyuwangi siap mendukung penuh program digitalisasi tersebut.

“Kami telah melakukan transformasi digital sejak 2012, bahkan hingga level desa/kelurahan dengan membangun infrastruktur fiber optic. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi kami. Saya yakin digitalisasi akan membuat bansos lebih tepat sasaran,” ujar Ipuk.

Sebagai dukungan konkret, Banyuwangi juga telah menyiapkan inovasi Banyuwangi One ID, sebuah sistem layanan publik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi dalam aplikasi Smart Kampung. 

“Sistem ini siap disinergikan dengan Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional,” tutup Ipuk. (rag/bp-bwi)