PDIP Kota Madiun Tampung Aspirasi Warga Lewat FGD, Isu TPA Winongo hingga Keluhan Pedagang Pasar Besar Jadi Sorotan

Kota Madiun || Bratapos.com - DPC PDI Perjuangan Kota Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fungsi pengawasan politik dengan menggelar Forum Group Discussion (FGD) di kantor DPC, Sabtu (22/11/2025).

Kegiatan tersebut menjadi wadah berbagai kelompok masyarakat untuk menyuarakan persoalan aktual yang dinilai perlu mendapatkan tindak lanjut partai.

BACA JUGA : Warga Kumpulrejo Protes Dan Bentangkan Spanduk Tolak Pengeboran Minyak Oleh PT TGE.

FGD diikuti akademisi, aktivis LSM, jurnalis, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun, hingga pengurus DPC dan PAC. Sejumlah isu mengemuka, mulai dari penanganan TPA Winongo, rencana pembangunan insinerator, sampai permasalahan pedagang Pasar Besar Madiun.

Salah satu masukan paling tajam disampaikan Koordinator LSM Pedal, Hery Sem, yang menekankan perlunya PDIP memperkuat peran kontrol terhadap kebijakan penataan TPA Winongo.

“PDIP ini partai besar dan dekat dengan rakyat. Karena itu harus mengawal setiap kebijakan agar tidak merugikan masyarakat, termasuk terkait TPA Winongo,” ujarnya.

Hery juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran, pelaksanaan AMDAL, serta proses perizinan dalam rencana alih fungsi TPA.

“Semua proses harus jelas. Partai harus memastikan tidak ada yang disembunyikan dan masyarakat tetap mendapatkan solusi terbaik,” tegasnya.

Ia turut mengingatkan potensi masalah baru jika insinerator dibangun terlalu dekat permukiman. Menurutnya, lokasi ideal adalah di area IPLT agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga.

Selain itu, ia menuntut perhatian terhadap para pemulung yang bergantung pada aktivitas di TPA Winongo.

“Nasib pemulung jangan diabaikan. Dewan harus mengoptimalkan fungsi pengawasan dan partai perlu turun langsung melihat situasi di lapangan,” tambahnya.

Dari sisi ekonomi rakyat, Ketua PAC Taman Oki Sesar Crisandy menyampaikan keluhan pedagang Pasar Besar Madiun terkait tingginya biaya sewa tempat usaha dan kebijakan pemasangan stiker yang memberatkan.

“Kami berharap PDIP bisa membantu menyampaikan keresahan pedagang kepada pemerintah kota,” ungkapnya.

Menanggapi seluruh kritik dan usulan, Ketua DPC PDIP Kota Madiun Anton Kusumo menegaskan bahwa partainya akan menindaklanjuti semua poin yang muncul.

“Partai harus hadir dan mendengar rakyat. Masukan hari ini akan kami bahas secara internal dan diteruskan ke DPP sebagai bahan penentuan langkah politik selanjutnya,” jelas Anton.

FGD diakhiri dengan komitmen PDIP Kota Madiun untuk terus membuka ruang dialog dengan publik sebagai upaya memperkuat kontrol sosial dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memprioritaskan kepentingan masyarakat.