Banyuwangi Jadi Lokus Nasional Pilot Project Digitalisasi Bansos, Ratusan Agen Perlinsos Dibekali Latihan Intensif

BANYUWANGI || Bratapos.com – Pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Banyuwangi sebagai lokus pilot project digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos) nasional. Program ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Sosial dan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), dengan tujuan meningkatkan ketepatsasaran penyaluran bantuan sosial (bansos).

Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, menegaskan bahwa Presiden memberikan tiga pesan utama dalam transformasi perlinsos.

BACA JUGA : Pengukuhan DPC Jurnalis Terate Indonesia Cabang Jombang Perkuat Sinergi Organisasi dan Profesionalisme Insan Pers

“Pesan kunci Presiden adalah pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penguatan Sekolah Rakyat, dan bansos yang benar-benar tepat sasaran,” ujar Andy, saat membuka bimbingan teknis di Banyuwangi, Selasa (9/9/2025).

Melalui Portal Perlinsos, masyarakat nantinya bisa mendaftar bansos secara mandiri menggunakan ponsel pribadi, atau melalui bantuan agen perlinsos yang terdiri atas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

“Sistem ini dirancang untuk memudahkan masyarakat mendaftar, sekaligus memberi ruang agen perlinsos membantu warga yang membutuhkan pendampingan,” tambahnya.

Sebanyak 167 pendamping PKH dan 25 TKSK Banyuwangi dilatih intensif dalam program Training of Trainer (TOT) yang berlangsung 9–11 September 2025. Pelatihan ini dipandu langsung oleh tim Gugus Tugas KPTDP.

Dewan Ekonomi Nasional, Fathur Rahman Utomo, memaparkan bahwa pilot project ini akan berjalan dalam empat tahap, mulai dari pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil, dan mekanisme sanggah.

“Rencana pendaftaran masyarakat Banyuwangi akan dimulai akhir September. Tapi bansos yang didaftarkan ini untuk tahun 2026, sementara 2025 masih menggunakan mekanisme lama,” jelasnya.

Proses seleksi menjadi fase krusial. Kelayakan penerima bansos tidak lagi ditentukan agen, melainkan sistem yang dirancang dengan formula dari pakar kemiskinan, menggunakan basis data dari berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat DTSEN.

“Dengan sistem ini, agen tidak perlu repot menjelaskan alasan warga diterima atau ditolak. Tugas agen hanya membantu registrasi, seleksi sepenuhnya oleh sistem,” terang Rahmat Danu Andika, Principal Govtech Expert Dewan Ekonomi Nasional.

Salah satu peserta bimtek, Tanti, pendamping PKH Kecamatan Glagah, mengaku optimistis program ini akan meringankan kerja pendamping sekaligus memudahkan warga.

“Proses pendaftaran sangat cepat, hanya butuh satu-dua menit. Setelah itu warga tinggal menunggu hasil seleksi yang akan keluar sekitar satu bulan,” ungkap Tanti.

Masyarakat yang tidak lolos seleksi tetap diberi ruang untuk menyanggah, melalui mekanisme yang sudah tersedia di Portal Perlinsos.

“Kami sudah siapkan sistem sanggah, untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas,” tambah Andika.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menegaskan bahwa daerah siap mendukung penuh program strategis nasional ini.

“Pemkab tidak hanya mengandalkan pendamping PKH dan TKSK, tetapi juga menggerakkan kader Dasa Wisma hingga operator desa untuk dilatih menjadi agen. Tujuannya agar warga, terutama yang tidak memiliki akses digital, tetap mudah mendapatkan pendampingan,” kata Bupati Ipuk.

Menurutnya, langkah ini memastikan digitalisasi perlinsos berjalan inklusif, sehingga tidak ada warga miskin yang tercecer dari program.

“Dengan kolaborasi semua elemen, Banyuwangi siap menjadi model nasional digitalisasi bansos,” pungkasnya. (rag/bp-bwi)