Dari Jalan ke Timeline: Cancel Culture dan Aksi Demo Jadi Wajah Baru Perlawanan Rakyat

Oleh : Witnyo. S. Psi

BACA JUGA : Haedar Nashir dan Martabat Pers Indonesia

Di era digital saat ini, bentuk perlawanan masyarakat mengalami transformasi besar. Jika dulu aspirasi rakyat kebanyakan disalurkan lewat aksi turun ke jalan, kini ada cara baru yang tak kalah berpengaruh: cancel culture di media sosial. Dua ruang berbeda ini—jalanan dan dunia maya—kini bersatu menjadi senjata rakyat kecil untuk bersuara.

Cancel Culture: Aksi di Dunia Maya

Cancel culture adalah fenomena ketika publik ramai-ramai “membatalkan” seseorang, lembaga, atau kebijakan melalui kritik, hujatan, hingga boikot di media sosial. Dalam hitungan jam, isu bisa viral, mengguncang reputasi pejabat, artis, bahkan perusahaan besar.

Masyarakat kini sadar bahwa satu unggahan bisa menjadi bom besar. Ucapan salah seorang pejabat, skandal seorang tokoh, atau kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat bisa langsung menjadi sasaran. Inilah bentuk “demo digital” yang hemat biaya, cepat, dan menyebar luas.

Demo Aksi: Tradisi Turun ke Jalan

Di sisi lain, demo mahasiswa, buruh, maupun masyarakat tetap menjadi simbol nyata perjuangan rakyat. Mereka rela panas-panasan, menutup jalan, bahkan berhadapan dengan aparat demi menyuarakan keadilan.

Demo tetap relevan, sebab tidak semua orang melek media sosial. Terutama buruh, petani, atau warga kecil yang merasakan langsung pahitnya kebijakan. Kehadiran massa di jalan memberi tekanan visual: pemerintah tak bisa menutup mata melihat ribuan orang berteriak menolak kebijakan tertentu.

Dua Wajah, Satu Tujuan

Meski berbeda medium, cancel culture dan demo aksi punya tujuan sama: menekan pihak berkuasa agar mau mendengar rakyat. Bedanya, cancel culture lebih sering menarget figur atau individu, sedangkan demo aksi biasanya menuntut kebijakan dan perubahan sistem.

Namun, keduanya kini saling melengkapi. Isu yang viral di media sosial bisa menjadi pemicu aksi demo di jalan. Sebaliknya, demo besar di lapangan akan semakin kuat tekanannya jika mendapat sorotan netizen.

Pisau Bermata Dua

Meski efektif, keduanya punya sisi gelap. Cancel culture bisa berubah menjadi persekusi digital tanpa proses hukum. Sedangkan demo aksi bisa berujung ricuh jika tak terkendali. Karena itu, literasi digital dan kedewasaan berdemokrasi sangat penting. Rakyat harus bisa menyalurkan aspirasi tanpa terjebak hoaks atau provokasi.

Kesimpulan

Cancel culture dan demo aksi adalah wajah baru perjuangan rakyat di era modern. Satu melalui jempol, satu melalui kaki di jalan. Keduanya sama-sama kuat jika digunakan dengan bijak.

Yang salah bukan hanya DPR, bukan Presiden, bukan juga masyarakat. Yang gagal adalah cara kita mengadaptasi diri terhadap arus informasi di era media sosial. Ketidakmampuan memahami dinamika ini membuat cancel culture sering meledak tanpa kendali.

Pertanyaan akhirnya: apakah pemerintah dan masyarakat siap berdialog dalam dua ruang sekaligus—teriakan di jalan dan teriakan di timeline?

Penulis adalah jurnalis media, aktif mengedukasi masyarakat literasi digital. 

(Tulisan ini dibantu penyusunannya oleh teknologi AI untuk mempercepat kerja penulisan)