Sukses Jadi Percontohan Nasional, Digitalisasi Bansos Banyuwangi Diperluas ke 41 Kabupaten/Kota

BANYUWANGI, BRATAPOS.com — Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang digagas Pemerintah Pusat akan segera diperluas ke 41 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kabupaten Banyuwangi, yang ditunjuk sebagai daerah percontohan (piloting), dinilai sukses mengawal implementasi program tersebut hingga menjadi rujukan nasional.

Atas keberhasilan itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani diundang secara khusus untuk memaparkan strategi, tantangan, serta solusi pelaksanaan Digitalisasi Bansos dalam forum nasional yang digelar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

BACA JUGA : Belum Sebulan Pensiun, Guntur Priambodo Ditunjuk Jadi Tenaga Ahli Menko Pangan

Di hadapan para kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, Ipuk menguraikan secara terbuka berbagai kendala teknis di lapangan, terutama terkait keterbatasan infrastruktur digital.

“Digitalisasi bansos menuntut proses autentifikasi data berbasis perangkat digital. Sementara di Banyuwangi, tidak semua wilayah terjangkau sinyal seluler. Di kawasan perkebunan bahkan tidak ada sinyal sama sekali. Belum lagi, tidak semua penerima bantuan memiliki telepon genggam,” jelas Ipuk.

Libatkan 4.000 Relawan, Jemput Bola Hingga Pelosok

Menghadapi tantangan tersebut, Pemkab Banyuwangi menerapkan strategi jemput bola dengan mengerahkan lebih dari 4.000 pendamping lapangan. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari ASN, perangkat desa dan kelurahan, kader Dasawisma, pilar sosial, hingga tokoh agama.

Menariknya, seluruh pendamping tersebut bergerak tanpa anggaran khusus dari APBD.

“Semua bergerak secara sukarela. Kuncinya adalah memberikan pemahaman yang utuh bahwa digitalisasi bansos ini penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” tegas Ipuk.

Untuk wilayah dengan sinyal terbatas, warga penerima bantuan dijadwalkan datang ke kantor desa. Pendataan dilakukan secara bergiliran antar desa agar kualitas jaringan tetap optimal.

“Kami atur jadwalnya supaya tidak berebut sinyal. Jadi tetap lancar, tidak lemot,” imbuhnya.

Dihadiri Kepala Daerah dan Pejabat Nasional

Forum strategis tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah, di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, serta kepala daerah lainnya dari berbagai wilayah Indonesia.

Sebelumnya, peserta juga menerima pemaparan kebijakan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari jajaran pejabat tinggi negara, di antaranya:

▪︎ Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah

▪︎ Saifullah Yusuf, Menteri Sosial

▪︎ Rini Widyantini, Menteri PAN-RB

▪︎ Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri

Turut hadir pula Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi.

Target Nasional Oktober 2026

Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, keberhasilan Banyuwangi menjadi fondasi penting bagi percepatan transformasi bansos nasional.

“Setelah sukses piloting di Banyuwangi, kini prosesnya jauh lebih efisien. Dalam satu hingga dua bulan sudah bisa rampung. Targetnya, Oktober mendatang, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, digitalisasi bansos diterapkan secara nasional,” pungkas Luhut. (rag/bp-bwi)