Virall..!! Di Medsos Pembuatan Saluran Pembuangan Air Di Desa Dermawuharjo Terkesan Asal Jadi Ramai Jadi Sorotan Publik.

TUBAN || Matraman-Bratapos.com- Terkait pembangunan saluran pembuangan air yang di duga baru berusia seumur jagung sudah hancur dan retak tepatnya di Dusun Berus Desa Dermawuharjo Kecamatan Grabakan Kabupaten Tuban.berujung viral di media sosial aplikasi tiktok ramai kini ramai jadi sorotan publik dan masyarakat.Minggu 01/12/2024.

BACA JUGA : PERSADIN NTB Siap Sukseskan RAKERNAS dan Ucapkan Selamat Milad Ke-3 PERSADIN

Akibat ramainya vidio yang diunggah di aplikasi tik tok dengan akun @Sri.astutik 140 dalam unggahan vidio tersebut menceritakan terkait pembangunan saluran pembuangan air yang baru berusia seumur jagung yang sudah hancur.

Padahal pembangunan tersebut di kerjakan pada anggaran tahun 2022 semenjak viral,kini muncul berbagai komentar negatif pada tindakan Pemdes yang di duga dalam melaksanakan pembangunan saluran pembuangan air tersebut terkesan asal jadi.

Berbekal informasi dari medsos aplikasi tik tok kemudian awak media menghubungi salah satu warga Desa untuk Dermawuharjo untuk wawancara sebut saja SJ kepada awak media SJ mengatakan",kami sebagai warga sangat menyayangkan terkait pembangunan saluran pembuangan air yang dalam pembuatannya terkesan amburadul dan asal jadi.

SJ menambahkan",banyak mas di Desa Dermawuharjo dalam pengerjaan pembangunan proyek yang di biayai aoleh pemerintah namun baru berusia seumur jagung sudar rusak dan hancur.seperti Pengerjaan pembuatan saluran pembuangan air di Dusun Berus baru berusia sekitar 2 tahun di duga sudah hancur.

Padahal dari pemerintah pusat mengglontorkan bantuan hingga milyaran rupiah melalui anggaran Dana Desa demi untuk mensejeterakan masyarakatnya namun sampai detik ini.di duga banyak penyimpangan anggaran yang di lakukan oleh pihak Desa dan Kepala Desa untuk lebih jelasnya silahkan investigasi di Dusun Berus mas.

Kendati demikian saya sebagai masyarakat berharap kepada pemerintah agar segera untuk mengaudit proyek proyek yang di biayai oleh Negara melalui anggaran Dana Desa(DD) apabila ada perangkat Desa Maupun Kepala Desa terindikasi korupsi dan penyimpangan anggaran Dana Desa(DD) agar supaya di tindak dengan tegas sesuai undang undang yang berlaku di Indonesia supaya ada efek jera.(Bersambung)

Pewarta HS/BR