Warga Desa Tanjung Morawa B Keluhkan Pengadaan Bibit Kelapa dan Jeruk Nipis yang Tidak Sesuai Kebutuhan

Deliserdang || Bratapos.com – Program bantuan bibit kelapa dan jeruk nipis yang diadakan oleh Pemerintah Desa Tanjung Morawa B dengan menggunakan Dana Desa tahun 2024 mendapat kritik tajam dari sejumlah warga setempat. Banyak di antara mereka yang merasa bahwa pengadaan bibit tersebut Diduga tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat desa.

Doni Chaniago, salah satu warga Dusun I Gang Tape, mengungkapkan ketidakpuasannya. Ia menyatakan bahwa sebagai penyewa rumah yang tidak memiliki lahan, ia merasa pemberian bibit kelapa adalah hal yang mubazir dan tidak berguna. “Saya tidak punya tanah, jadi buat apa bibit kelapa diberikan kepada saya?” ujarnya.

BACA JUGA : Peredaran Rokok Ilegal Marak, Bea Cukai Madiun Musnahkan Jutaan Batang Hasil Penindakan

Keluhan serupa juga datang dari Salohot Lubis, warga lain yang menerima bibit kelapa. Menurutnya, bantuan tersebut tidak bermanfaat karena ia tidak memiliki lahan untuk menanam bibit kelapa tersebut. Hal ini juga dibenarkan oleh Ashari, yang dengan tegas menolak menerima bibit kelapa karena alasan yang sama.

Sementara itu, Azhar Daeli, seorang warga lainnya, mengaku terkejut saat mendapati bibit kelapa dan jeruk nipis diletakkan begitu saja di depan rumahnya tanpa pemberitahuan atau tanda terima. “Kami tidak tahu siapa yang mengantarnya, dan tidak ada yang memberi tahu kami sebelumnya,” jelas Azhar.

Menanggapi hal ini, Kepala Desa Tanjung Morawa B, Nazarianti, ketika dihubungi oleh media melalui pesan WhatsApp, memberikan tanggapan yang mengancam akan melaporkan jika penulisan tidak sesuai. Ia juga mengajak media untuk bertemu langsung tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai anggaran atau tujuan program tersebut.

Tokoh masyarakat setempat, Imran Ilyas, mengkritik pelaksanaan program ini. Ia menyebutkan bahwa banyak warga yang tidak memiliki tanah untuk menanam bibit kelapa, dan bantuan tersebut hanya diletakkan di depan rumah tanpa tujuan yang jelas. “Tujuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui program ini jelas melenceng,” tegas Imran.

Program ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara apa yang diberikan oleh pemerintah desa dan kebutuhan nyata warganya. Keluhan-keluhan tersebut mencerminkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan program bantuan di masa mendatang agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pewarta : Hoko Judho