Mahasiswa Kritik Elit Politik Abai Rakyat, Cipayung Plus Sampaikan 14 Tuntutan di DPRD Banyuwangi

BANYUWANGI | Bratapos.com – Forum lintas organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus Banyuwangi, yang terdiri dari GMNI, HMI, PMII, dan IMM, menggelar audiensi bersama DPRD Kabupaten Banyuwangi, Rabu (3/9/2025). Pertemuan tersebut menarik perhatian publik karena dihadiri lengkap jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Turut hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, Dandim 0825 Letkol Arh Joko Sukoyo, Danlanal Letkol Laut (P) Muhammad Puji Santoso, Ketua DPRD I Made Cahyana Negara, Wakil Ketua DPRD Michael Edy Hariyanto, serta sejumlah anggota legislatif lainnya.

BACA JUGA : Keluarga Ahli Waris Samoe Nurlatu Pasang Spanduk Larangan Aktivitas Di Lahan Pagar Seng Gunung Botak

Audiensi berlangsung di tengah menghangatnya dinamika sosial-politik Banyuwangi. Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan 14 poin tuntutan, antara lain wacana pembatasan periodisasi DPR, penghapusan tunjangan pejabat, hingga desakan agar elit politik segera mengambil langkah konkret menjawab persoalan bangsa.

Mereka menilai, rapuhnya fondasi keadilan sosial berpotensi melahirkan krisis kepercayaan rakyat terhadap negara. Gelombang protes yang merebak di berbagai daerah disebut sebagai bukti nyata ketidakpuasan publik yang sudah mencapai titik kritis.

“Kami tidak bergerak karena rasa takut atau tekanan, melainkan karena ini adalah tanggung jawab bersama. Gerakan mahasiswa lahir untuk menjaga Banyuwangi tetap damai dengan cara-cara intelektual, agar tidak ada lagi korban di masa depan. Elit politik harus mengambil kebijakan tegas demi persatuan, bukan larut dalam egosentrisme,” ungkap juru bicara Aliansi Mahasiswa Cipayung plus Banyuwangi, M. Hadad Alwi Nasyafiallah.

Lebih jauh, Cipayung Plus Banyuwangi juga mengingatkan agar pejabat publik tidak memperlihatkan sikap abai dengan berpesta atau berjoget dalam forum resmi, sementara rakyat tengah menghadapi kesulitan hidup.

Menanggapi hal itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengapresiasi sikap kritis mahasiswa yang disebutnya sebagai mitra strategis pembangunan daerah.

“Kami terbuka menerima masukan dari adik-adik mahasiswa. Mari bersama-sama menjaga Banyuwangi tetap aman, kondusif, dan terus maju,” ujar Bupati Ipuk.

Sementara Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara, memastikan lembaganya akan menindaklanjuti setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa dengan mengedepankan dialog dan mekanisme konstitusional.

Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, menegaskan bahwa kepolisian siap menjaga stabilitas keamanan agar ruang demokrasi tetap terbuka bagi semua pihak.

Audiensi yang berlangsung hangat ini dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara mahasiswa, DPRD, pemerintah daerah, dan Forkopimda. Tidak hanya sebagai ruang kritik, forum tersebut juga disebut sebagai pijakan awal untuk membangun demokrasi yang sehat, transparan, dan berpihak pada rakyat. (rag/bp-bwi)