Soroti Wacana WFH ASN, DPRD Sidoarjo Minta Pemkab Utamakan Pelayanan Publik

Sidoarjo | bratapos.com - Wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten Sidoarjo. Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, Muchammad Rafi Wibisono, meminta agar rencana tersebut tidak terburu-buru dijadikan kebijakan utama sebelum dikaji secara menyeluruh dampaknya terhadap pelayanan masyarakat.

Menurutnya, kebijakan WFH memang bisa menjadi salah satu opsi efisiensi, namun bukan solusi utama. Ia menegaskan pelayanan publik tetap harus menjadi prioritas yang tidak boleh terganggu.

BACA JUGA : Hari Pertama Menjabat, Sekda Banyuwangi Koordinasi Inspektorat Perkuat Akuntabilitas Pemerintahan

“Kalau tujuannya efisiensi BBM, ASN bisa diarahkan menggunakan transportasi umum. Jadi tetap masuk kantor, pelayanan jalan, tapi konsumsi BBM bisa ditekan,” tegasnya, Senin (30/3/2026).

Politisi Fraksi PKB itu menilai setiap kebijakan yang menyangkut sistem kerja ASN harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, terutama kebutuhan masyarakat yang masih bergantung pada layanan tatap muka di kantor pemerintahan.

Ia juga mendorong Pemkab Sidoarjo menyiapkan skema alternatif yang lebih realistis, seperti pengaturan transportasi ASN secara terpadu agar penggunaan kendaraan pribadi berkurang, khususnya pada jam-jam sibuk.

Selain itu, penerapan sistem kerja hybrid pada sektor tertentu dinilai bisa menjadi solusi tengah, disertai penguatan layanan digital agar masyarakat tetap mudah mengakses pelayanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan.

Rafi berharap Pemkab Sidoarjo tidak menjadikan WFH sebagai kebijakan utama tanpa perhitungan matang. Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran memang penting, namun kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama.

“Prinsipnya efisiensi jalan, tapi pelayanan publik jangan sampai menurun,” pungkasnya

Witnyo