BumDes Desa Margantoko Diduga Fiktif, Pembuatan LKPJ Dianggap Ngibul

Sampang,bratapos.com Program ketahanan pangan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Margantoko kecamatan Jrengik kabupaten Sampang menuai sorotan warga. Program yang dibiayai dari Dana Desa (DD) dan bantuan provinsi itu dinilai tidak transparan 

Pasalnya,Bumdes Program Penggemukan Sapi Di Margontoko,sapi Yang ada Hanyalah Dua ekor, namun berdasarkan Data Yang adaSeharus 6 Ekor sapi, perihal tersebut adanya dugaan Penyimpangan serta Tindak pidana Korupsi. 

BACA JUGA : Dugaan Pencurian Arus Listrik di Jalur Bandara Kualanamu, Aparat dan Instansi Terkait Diminta Bertindak Tegas

Banyak persoalan yang harus dipertanyakan, dalam Hal ini Bundes anggaran TA 2025 belum terilialisasi sepenuhnya, namun LKPJ yang ada dalam pembelanjaan terdapat 6 Ekor sapi ,fakta dilapangan Jauh dari LKPJ yang Ada.

Beberapa kasus menunjukkan indikasi pengelolaan dana desa yang tidak maksimal atau bahkan fiktif, serta pembuatan LKPJ yang diduga ngibul/ Kebohongan dilakukan Oleh Bumdes Desa Margantoko. 

Dikawatirkan Banyak BUMDes yang didirikan hanya formalitas, tidak ada aktivitas usaha yang jelas.masalah ini umumnya memerlukan audit keuangan, revitalisasi manajemen, karena sudah melewati Tahun anggaran yang sudah ditentukan. 

Adanya perihal tersebut awak media mengkonfirmasi Kasi PMD Kecamatan Jrengik Syaiful mengatakan, "Belum dibelanjakan serta dilaksanakan munif dan sudah di dilaporkan DMPD Tembusan inspektorat, kami sudah sampaikan kalau pembelanjaan sapi kurang empat, ungkap Kasi PMD Syaiful

Kami sudah sampaikan terhadap PJ kadesnya, pihak berjanji akan Membelanjakan kekuragannya yakni Empat ekor Sapi Tersebut tambah Syaiful.

Saat di konfirmasi PJ Kades Margantoko Haris Tidak berikan respon Terkesan Menghindar dari awak media, sampai berita ini dipublikasikan tidak ada klarifikasi dari pihak Desa, 

Perlu diketahui pembuatan LKPJ Bumdes TA 2025 sudah terlialisas semua, namun fakta dilapangan mengatakan Beda, banyak kejanggalan serta dugaan penyimpangan, bahkan pembuatan LKPJ terindikasi dipalsukan.