HMI Ponorogo Kecam Aksi Pembubaran Di Acara Panggung Rakyat, Bentuk Pembungkaman Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum

PONOROGO II bratapos.com - Acara Peringatan 100 Hari Kerja Bupati Ponorogo, yang dikemas dalam "Panggung Rakyat",  yang berlangsung di depan kantor DPRD Ponorogo, menyisakan polemik, bagaimana tidak, kegiatan tersebut dibubarkan secara paksa oleh sejumlah oknum organisasi masyarakat (ormas), meski telah mendapat pengamanan resmi dari aparat kepolisian. Jum'at, (30/05/2025).

Atas kejadian itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ponorogo menyatakan sikap tegas atas insiden pembubaran kegiatan "Panggung Rakyat: Memperingati 100 Hari Kerja Bupati Ponorogo" yang digelar Minggu lalu itu. Ketua HMI Cabang Ponorogo, Nanda Dwi Yanuri, mengecam keras tindakan yang menurutnya merupakan bentuk intimidasi terhadap warga negara yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya. 

BACA JUGA : Hadapi Era Aging Population, Banyuwangi Perkuat Kebijakan Ramah Lansia Melalui Rembug Lansia 2026

“Apa yang terjadi merupakan bentuk nyata pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum,” ujarnya dalam siaran pers resmi, Senin, (02/06/2025).

Menurutnya, Panggung Rakyat adalah manifestasi ruang demokrasi yang sah dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E serta UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Banyak video yang beredar di media sosial, terlihat beberapa orang dengan identitas ormas tertentu melontarkan kalimat intimidatif kepada peserta acara. Pembubaran dengan tekanan dan nada tinggi terhadap peserta dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai martabat demokrasi lokal.

Nanda menyayangkan sikap tersebut dan meminta aparat penegak hukum, khususnya Polres Ponorogo, untuk bertindak tegas dan adil. 

"Jangan biarkan praktik-praktik premanisme menggantikan hukum di Ponorogo," tegasnya.

Ia juga berpesan dan mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas serta tidak terprovokasi. Kami juga  menegaskan komitmen dalam memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan sosial. 

“Kami akan terus istiqomah mengawal ruang-ruang demokrasi agar tidak direpresi oleh pihak mana pun, demokrasi yang sehat hanya akan terwujud bila semua pihak menjunjung tinggi hukum dan menghormati hak warga negara". Pungkas Nanda.