Kisruh Pemilihan BPD Desa Tapanrejo Banyuwangi, RT/RW Geruduk Panitia Diduga Ubah Tahapan Sepihak

BANYUWANGI, BRATAPOS.com – Polemik pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, memicu reaksi keras dari para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Mereka mendatangi kantor desa pada Senin (11/5/2026) untuk menemui Ketua Panitia dan Sekretaris Pemilihan BPD, guna mempertanyakan tahapan pemilihan yang dinilai tidak berjalan sesuai jadwal hasil sosialisasi sebelumnya.

Aksi spontan tersebut menjadi perhatian warga, karena para RT/RW menilai terdapat ketidakjelasan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan calon anggota BPD. Mereka menduga ada perubahan agenda yang dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada pihak yang memiliki hak suara.

BACA JUGA : Dugaan Pencurian Arus Listrik di Jalur Bandara Kualanamu, Aparat dan Instansi Terkait Diminta Bertindak Tegas

Slamet, salah satu Ketua RT yang hadir dalam aksi itu, menegaskan bahwa keresahan masyarakat muncul akibat mandeknya agenda pemilihan yang sebelumnya telah disepakati bersama dalam rapat panitia maupun forum sosialisasi.

“Panitia seharusnya menjalankan agenda sesuai tahapan dan keputusan rapat yang telah disampaikan saat sosialisasi serta disaksikan RT dan RW. Jangan sampai aturan yang sudah disepakati berubah di tengah jalan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti minimnya transparansi panitia, terutama terkait dokumen berita acara dan notulen rapat yang dinilai tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada peserta sosialisasi.

“Ketika diminta menunjukkan berita acara dan notulen rapat sejak awal, sekretaris tidak bisa menjelaskan. Ketua panitia dan sekretaris terkesan mengabaikan hasil kesepakatan rapat maupun sosialisasi yang sudah dilakukan. Kalau memang tidak mampu menjalankan tugas, lebih baik mundur,” tegas Slamet.

Pernyataan senada disampaikan Winarno. Ia menilai adanya perubahan tahapan tanpa pemberitahuan resmi, telah menimbulkan krisis kepercayaan terhadap panitia pemilihan BPD Desa Tapanrejo.

“Kenapa tahapan tidak dijalankan tanpa ada pemberitahuan kepada RT dan RW yang memiliki hak suara? Bahkan aturan yang sudah disepakati sejak musyawarah desa hingga rapat panitia malah diubah. Tahapannya tinggal pencoblosan, tetapi justru terjadi perubahan,” katanya.

Menurutnya, apabila panitia tetap memaksakan perubahan mekanisme, gelombang penolakan dari masyarakat dipastikan akan semakin besar.

“Kalau ketua panitia dan sekretaris tetap bersikukuh mengubah tahapan, mosi tidak percaya terhadap panitia akan semakin meluas. Kalau internal panitia sendiri tidak kompak, berarti mereka tidak mampu menjalankan tugas dan harus turun,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan BPD Desa Tapanrejo, Wanidiyanto, mengakui adanya persoalan komunikasi di internal kepanitiaan yang menyebabkan tahapan pemilihan belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

“Kami menghormati aspirasi masyarakat. Ini murni suara warga dan bukan karena ada pihak tertentu. Memang masih ada beberapa persoalan internal panitia yang belum selesai,” jelasnya.

Ia menambahkan, panitia akan berupaya menyelesaikan persoalan tersebut agar pelaksanaan pemilihan anggota BPD dapat berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Kisruh pemilihan BPD Desa Tapanrejo kini menjadi sorotan masyarakat Kecamatan Muncar. Warga berharap proses demokrasi desa dapat berlangsung secara transparan, profesional, dan tetap mengacu pada hasil kesepakatan bersama demi menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa. (rag/bp-bwi)